masukkan script iklan disini
Foto : Maman Suratman, S.Pd.I, M.Sos
Kisruh internal di tubuh Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (YPKOT) semakin memanas. Berdasarkan fakta yang ada, saat ini terjadi dualisme kepengurusan di dalam yayasan tersebut. Maman Suratman, selaku kuasa substitusi YPKOT, mengungkapkan bahwa konflik ini disebabkan oleh keserakahan untuk meraih keuntungan pribadi secara besar-besaran. Hal ini dibuktikan dengan adanya upaya mark up tanah relokasi dari harga beli Rp 450 juta menjadi sekitar Rp 3,5 miliar.
Sejalan dengan hal tersebut, Maman mengatakan bahwa pengurus YPKOT tidak terbuka kepadanya. "Ada kebohongan yang dilakukan oleh pengurus serta pihak-pihak yang terlibat dalam pencairan uang YPKOT. Mereka tidak memberitahukan saya selaku kuasa substitusi," ujar Maman dengan tegas. Kekesalan Maman Suratman juga dipicu oleh janji dan tanggung jawab pihak YPKOT yang tidak ditunaikan. "Mereka berjanji, tetapi tidak ada satu pun tanggung jawab yang dilaksanakan. Ini sangat mengecewakan," tambahnya.
Lebih lanjut, Maman menegaskan bahwa pengurus YPKOT harus bertanggung jawab untuk segera merelokasi makam-makam. Hal ini penting karena PT Pelindo II telah menjalankan kewajibannya. "Pelindo II sudah menyelesaikan bagian mereka, sekarang giliran YPKOT untuk menjalankan kewajibannya. Relokasi harus segera dilakukan agar tidak menghambat pembangunan Pelabuhan Kijing," kata Maman.
Maman juga mengungkapkan kekhawatirannya bahwa jika relokasi tidak segera dilakukan, pembangunan Pelabuhan Kijing akan terhambat, yang pada akhirnya akan merugikan banyak pihak. "Ini bukan hanya soal tanggung jawab moral dan hukum, tetapi juga tentang masa depan pembangunan yang lebih besar. Keterlambatan ini bisa berdampak luas," tegasnya.
Di tengah konflik ini, Maman berharap ada solusi yang segera diambil demi kepentingan bersama. "YPKOT harus bersikap transparan dan menjalankan tanggung jawabnya. Ini bukan hanya masalah internal, tetapi juga menyangkut kepentingan publik," pungkasnya.
SBN
